Pemerintahan

UPAYA PENCEGAHAN & PENURUNAN STUNTING, TPPS KEPULAUAN SULA GELAR REMBUK STUNTING DUA KECAMATAN

Sanana—Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kepulauan Sula yang terdiri dari Pemerintah Daerah lintas sektor menggelar Rembuk Stunting dua kecamatan di antaranya, Kecamatan Sulabesi Tengah dan Kecamatan Sanana Utara yang berlokasi langsung di Puskesmas Waiboga dan Puskesmas Pohea. Kamis, 16/02/2023

Sekda Muhlis Soamole, SH., ME selaku Sekertaris TPPS menegaskan, upaya pencegahan stunting melalui program-program yang telah diprioritaskan harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah hingga tingkat desa, termasuk peran aktif tim pendamping keluarga yang ada pada tiap-tiap desa. Hal ini menjadi acuan untuk meningkatkan kesehatan generasi daerah di masa yang akan datang. Maka, keterlibatan seluruh elemen menjadi kunci yang paling krusial dalam memutus mata rantai stunting di Kepulauan Sula.

“Saya berharap, setiap kepala desa bisa maupun kader posyandu aktif berperan dalam agenda pelayanan posyandu yang diadakan di desa, serta bekerja sama dengan tenaga kesehatan dalam program percepatan penurunan stunting. Selain itu, baik kepala camat maupun kepala desa juga harus lebih fokus memberi edukasi pada warga, agar bisa berpartisipasi masyarakat dalam program pelayanan posyandu—terutama dalam mengumpulkan dan melacak informasi mengenai stunting,” tandasnya.

Pada kesempatan yang sama, Jailan Sapsuha, SE selaku Satgas TPPS Provinsi Maluku Utara menyampaikan, salah satu tugasnya untuk melakukan fungsi koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, di antaranya memastikan semua sasaran terdata, setiap sasaran sudah mendapatkan pelayanan, memastikan semua sasaran sudah memperoleh intervensi, serta memastikan semua sasaran sudah tercatat. “Saya berharap untuk Stunting di Sula ini bisa menurun ditahun 2023 bukan mengalami prevelensi, semua itu tergantung pada data dari stakeholder yang ada, mudahan dengan adanya rembuk Stunting desa, kecamatan dan kabupaten bisa terjadi penurunan, semua ini tergantung bagaimana kita dapat bekerjasama,” tutur beliau.

Menurut Kepala Dinas P2KB Marini Nur Ali, S.KM., M.Si menuturkan, target dalam penurunan stunting di antaranya meliputi, catin (calon pengantin), ibu hamil, ibu yang beresiko kurang gizi, balita, dan ibu menyusui. Target sasaran yang menjadi perhatian utama yang perlu diketahui oleh masyarakat. Peningkatan terkait stunting perlahan naik dari tahun 2022 sampai awal tahun 2023, sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Dinas Kesehatan A.Pt Suryati Abdullah, S.Si mengenai presentasi mencapai 50%. Sehingga dilakukan validasi data, dan ditemukan 95% status gizi yang tidak dilaporkan, dan sekarang telah mengalami peningkatan.

“Harapan saya kepada kepala desa beserta stakeholder desa yang ada untuk koordinasi dengan baik, laporkan setiap kegiatan-kegiatan posyandu. Apabila ada bayi yang tidak ke posyandu harus dilaporkan kegiatan posyandu tersebut ke desa, agar ditindaklanjuti oleh kepala desa terkait. Maka penting peran kepala desa dalam percepatan penurunan stunting di desa,” papar Kepala Dinas Kesehatan A.Pt Suryati Abdullah, S.Si

Selain berfokus pada data angka stunting, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sitty Hawa Marasabessy, SP menyampaikan rembuk stunting merupakan langkah awal konvergensi, salah satunya yang terpenting ialah adanya intervensi stunting berupa intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang berkaitan erat dengan mengubah pola konsumsi keluarga, demi menciptakan generasi yang cerdas. “saya berharap ada sinergitas kerja sama antar desa dengan Dinas Ketahanan Pangan melalui program kami dari pangan desa ada warung B2SA, edukasi pola konsumsi, saya berharap kita bisa bersinergi dan berpartisipasi untuk desa. Terutama edukasi pola makan dengan mengonsumsi pangan lokal,” ujarnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Rahmat Hidayat Sillia, SP menegaskan problem stunting harus disikapi secara serius dengan benar-benar memperhatikan target sasaran dari kasus stunting, “saya berharap untuk stakeholder desa yang ada, khususnya kader posyandu dapat berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan, supaya jangan salah sasaran akan pola konsumsi, selain itu makanan tambahan untuk bayi balita juga harus dipantau oleh ibu kader. Tolong perhatikan betul-betul bayi maupun balita yang mengonsumsi makanan tambahannya bukan ortu/kakak.”

Rembuk Stunting dilanjutkan dengan laporan dari masing-masing pihak Puskesmas terkait evaluasi maupun kendala dalam pelayanan posyandu. Begitu pula dengan para kepala desa Kecamatan Sulabesi Tengah maupun Sanana Utara yang juga melaporkan terkait kinerja dalam penanganan stunting, serta kehadiran kader posyandu, bidan desa yang juga turut melaporkan kerja-kerja di lapangan di tiap masing-masing desa.

Editor : Anggi Buamona

Pewarta : Hilda Fatgehipon & Lisa A.Umagapi

Dokumentasi : Media Diskominfo Sula

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close