SANANA — Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula menggelar Forum Perangkat Daerah Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2024 dengan tema Penguatan Reformasi dan Peningkatan Kinerja Birokrasi Berbasis IT, dibuka dengan resmi melalui pemukulan gong oleh Wakil Bupati Ir. Hi. M. Saleh Marasabessy, Msi didampingi unsur Forkopimda, bertempat di Aula Istana Daerah Dad Hia Ted Sua. Selasa, 28/03/2023
Dalam sambutan Bupati oleh Wakil Bupati menyampaikan bahwa, mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017, mempertegas komitmen bersama dalam meningkatkan komunikasi, koordinasi dan jalinan Kerjasama, dan berkolaborasi dengan perencanaan dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Hal tersebut dimaksudkan, agar gagasan dan pemikiran pada setiap pihak bersinergi menjadi upaya konkrit dalam mengatasi permasalahan lokal maupun regional.
“Arah Kebijakan pembangunan Kabupaten Kepulauan Sula ke depan masih diperhadapkan dengan keterbatasan pendanaan pembangunan, maka pemerintah berfokus pada upaya penanganan pemulihan ekonomi, masalah kesehatan dan perlindungan sosial. Hal ini sangat berdampak pada target capaian yang disiapkan dalam dokumen perencanaan lima tahun dan tahap pelaksanaan melalui rencana tahunan,” tegas Wakil Bupati.
Perlu diketahui, fokus prioritas pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dalam tema mengarah pada peningkatan kompetensi SDM aparatur, peningkatan kualitas pelayanan publik yang inovatif, peningkatan pengelolaan Pemerintah yang bersih, efektif, transparan, dan percepatan pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat.
Laporan panitia yang dibacakan oleh Edhy Saleh, menjabarkan tujuan dari penyelenggaraan kegiatan Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang sebagai upaya untuk menampung berbagai masukan berupa prioritas dari para stakeholders dalam rangka penajaman, penyelarasan, dan penyempurnaan kerangka regulasi dan anggaran yang akan dituangkan dalam RKPD Kabupaten Kepulauan Sula.
Selain itu, “Melalui forum tersebut diharapkan menghasilkan keluaran berupa, pertama, penetapan arah kebijakan, prioritas program dan kegiatan pembangunan serta pagu indikatif berdasarkan bidang kewenangan atau fungsi OPD. Kedua, daftar prioritas yang sudah dipilih berdasarkan sumber pembiayaan dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya. ketiga, daftar usulan kegiatan pada tingkat pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat,” ujar Edhy.
Kegiatan yang berlangsung dari tanggal 28 s/d 29 Maret 2023 tersebut dihadiri oleh Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara yang diwakili oleh Kepala Bidang Perekonomian dan Perdagangan Syafrudin Rajilun, S.P., M.Si, Kepala Kantor Kemenag Kepulauan Sula Saiful Djafar Arfa, S.Pd., M.Pd., para staf ahli, asisten-asisten, pimpinan OPD, kepala pemerintahan kecamatan se-Kepulauan Sula, kepala desa se-Kepulauan Sula, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda.
Penulis : Hilda Fatgehipon
Editor : Anggi Buamona
Dokumentasi : Media Diskominfo Sula
