Konferensi Pers Tentang Alokasi Anggaran Kegiatan Tertentu (refocusing) dan Perubahan Alokasi Anggaran Untuk Pencegahan dan Penanganan COVID-19 di Kabupaten Kepulauan Sula

Kepulaun Sula, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Bapak Syafrudin Sapsuha, SP., M.Si, menggelar Konferensi Pers mengenai Alokasi Anggaran Kegiatan Tertentu (refocusing) dan Perubahan Alokasi Anggaran Untuk Pencegahan dan Penanganan COVID-19 di Kab. Kepulauan Sula, adapun yang turut hadir dalam Konferensi pers tersebut Inspektur, Kepala BPKAD, Direktur RSUD, Sekretaris Bappeda,  serta Awak Media, bertempat di Ruang Rapat Sekretariat Daerah, di Desa Pohea, Kecamatan Sanana Utara, Selasa (14/04).

Dalam Konferensi Pers tersebut di Sampaikan bahwa Pengalokasian dan rasionalisasi anggaran untuk pencegahan dan penanganan COVID-19 berdasarkan arahan Presiden, arahan dari Menteri dan Lembaga terkait di Pusat antara lain :  Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Kapolri, Ketua KPK, Ketua BPK, Kepala LKPP melalui fasilitas Video Conference dengan Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula serta bersandar pada :

  • Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19;
  • Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020;
  • Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019;
  • Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 119/2813/SJ dan Menteri Keuangan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Peneyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
  • Surat Menteri Keuangan Nomor S-247/MK.07/2020 tentang Penghentian Proses Pengadaan Barang/Jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA.2020.

Terkait dengan itu Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula wajib memprioritaskan anggaran seoptimal mungkin dalam upaya pencegahan dan penanganan COVID-19 karena Indonesia sudah ditetapkan sebagai darurat kesehatan dan waktu berakhirnya penyebaran virus ini juga belum bisa diprediksi secara tepat. Bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan rasionalisasi sesuai batas waktu yang ditentukan maka akan dirasionalisasi langsung oleh Kementerian Dalam Negeri.

  1. Sesuai uraian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020, bagian ke-V (Hal khusus lainnya) point ke 26, Penyediaan anggaran untuk penanggulangan keadaan darurat bencana alam/non alam, bencana sosial, dan/atau pemberian bantuan kepada daerah lain dalam rangka penanggulangan bencana alam/non alam dan/atau bencana sosial antara laian dengan melakukan pergeseran Belanja Tidak Terduga dan/atau melakukan penjadwalan ulang atas program dan kegiatan yang kurang mendesak, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: Penyediaan anggaran antara lain untuk mobilisasi tenaga medis dan obat-obatan, penyediaan logistik/sandang dan pangan diformulasikan ke dalam RKA-SKPD yang secara fungsional terkait dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Penyediaan anggaran sebagaimana tersebut dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Dengan demikan pergeseran anggaran dalam hal ini tidak perlu menunggu persetujuan DPRD tetapi hanya memberitahukan ke DPRD, karena dalam penetapannya cukup dengan Perkada bukan Perda. Sedangkan mekanisme perubahan anggaran tetap berjalan sesuai siklus perencanaan dan penganggaran, yaitu di bulan Agustus tahun berjalan.

  1. Pada pergeseran anggaran ini tidak merubah pendapatan dan belanja pada APBD tahun 2020, karena hanya merelokasi dan merasionalisasi anggaran yang bisa ditangguhkan atau ditunda penggunaannya untuk dialihkan ke Pencegahan dan Pananganan COVID-19. Dengan demikian tidak benar opini yang berkembang bahwa Pemerintah Daerah menambah anggaran baru yang cukup besar.
  1. Anggaran Pencegahan dan Penanganan COVID-19 sangat transparan, karena setelah rampung penyusunannya,maka rincian belanja diberitahukan ke DPRD, dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri dan dilaporkan ke BPKP dan pada akhirnya setelah berakhirnya tahun anggaran tetap diaudit seperti biasanya oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sampai saat ini refocusing dan rasionalisasi anggaran masih terus berjalan.

Hal ini karena sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2020 tertanggal 2 April tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah pada bagian Ke-Satu : Melakukan Percepatan Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Kegiatan Tertentu (refocusing) dan/atau Perubahan alokasi anggaran yang digunakan secara memadai untuk meningkatkan kapasitas :

  • Penanganan kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan
  • Penanganan dampak ekonomi
  • Penyediaan jaring pengaman sosial/social safety net

Kemudian pada bagian Ke-Empat : Pelaksanaan Instruksi Menteri ini khususnya terkait  percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) dan/ atau perubahan alokasi anggaran sebagaimana dumaksud pada diktum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkannya Intruksi Menteri ini dan dilaporkan kepada Menteri dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah dalam kesempatan yang pertama melalui hotline (021) 34832851 atau http://maplog.covid19.kemendagri.go.id dan No. Whatsapp 081294588283.

  1. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 119/2813/SJ dan Menteri Keuangan Nomor 177/KMK.07/2020 tertanggal 9 April tentang Percepatan Peneyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka penanganan Corona Virus Disease2019 (COVID-19), serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian lokal. Dalam Keputusan Bersama ini lebih teknis dan tegas meminta kepada Pemerintah Daerah utuk melakukan rasionalisasi lagi :
  • Rasionaliasi Belanja Pegawai
  • Rsionalisasi Belanja Barang Jasa sekurang-kurangnya sebesar 50%
  • Rasionalisasi Belanja Modal sekurang-kurangnya sebesar 50%

Pada bagian Ke-Delapan : Keputusan Bersama ini menyebutkan bahwa batas waktu penyampaian laporan penyesuaian APBD sebagaimana dimaksud pada diktum Ke-Tujuah yang sebelumnya ditetapkan dalam Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan intruksi tersebut, diubah menjadi paling lama 2 (dua) minggu setelah ditetapkannya Keputusan Bersama ini.

  1. Bagaimana perkembangan pergeseran anggaran untuk Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID -2019 di Kabupaten Kepulauan Sula ?

Dijelaskan sebagai berikut :

Sesuai Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2020 tertanggal 2 April tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah maka tanggal berakhirnya refocusing adalah tanggal 9 April 2020. Dengan demikian hingga tanggal 9 April Pemerintah Daerah telah melakukan skenario refocusing dan/ atau perubahan alokasi anggaran sebagai berikut :

  • Dalam bentuk Belanja Langsung (BL) sebesar          Rp. 17.239.037.600
  • Dalam bentuk Belanja Tak Terduga (BTT) sebesar Rp. 14.066.683.131
  • Total Rp. 31.305.720.731

Anggaran tersebut tersebar di OPD yang terkait lansung dengan pencegahan dan penanganan COVID-19, yaitu : RSUD, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas PUPR, Dinas Peranian, Dinas Koperindag dan BPBD dengan rincian prioritas kegiatan sebagai berikut :

Penanganan  Kesehatan

  • Pengadaan alat Rapid test
  • Belanaja alat kesehatan untuk COVID-19
  • Belanja bahan logistik untuk COVID-19
  • Peningkatan ruang rawat khusus IGD dan perlengkapannya
  • Penanganan pasien rujukan
  • Operasional penanganan wabah

Penanganan Dampak ekonomi

  • Pengadaan bahan pangan pokok dan strategis
  • Distribusi dan transportasi pangan ke lokasi
  • Pelaksanaan pasar murah

Penyediaan sosial safety net/jaring pengaman sosial

  • Program padat karya

Dengan demikian hingga saat ini Pemerintah Daerah melalui TAPD masih melakukan rasionalisasi lagi sesuai keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan hingga paling lambat 14 hari kedepan.

  1. Anggaran sebesar itu bagaimana pengelolaannya ?

Anggaran ini adalah dana siaga yang disiapkan dalam bentuk Belanja Langsung (BL) yang melekat di OPD terkait dan Belanja Tak Terduga (BTT) yang ada di Bagian Keuangan dan kapan saja bisa diminta.

Jika wabah ini berakhir sebelum siklus perubahan APBD TA. 2020,  maka anggaran tadi yang tidak dipakai tetap tersimpan dikas daerah dan akan dilakukan penyesuaian kembali untuk kegiatan lain atau kegiatan yang tadinya ditunda pelaksanaannya pada perubahan anggaran tahun berjalan.

Dengan demikian perlu ditegaskan lagi bahwa pengalokasian anggaran untuk pencegahan dan penanganan COVID-19 harus seoptimal mungkin untuk mengantisipasi meluasnya wabah ini sesuai arahan Presiden, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.

  1. Kepada semua pihak untuk terus mengupdate informasi dari pemerintah pusat dan perkembangan terbaru regulasi yang mengatur cara pencegahan dan penanganan COVID-19 serta memahaminya secara tuntas sehingga bisa mentransfer ke publik. Bukan malah memberi informasi yang bias dan membingungkan masyarakat.
  1. Sampai saat ini Pemerintah Daerah melalui TAPD belum secara resmi mengumumkan besaran anggaran untuk pencegahan dan penanganan COVID-19 karena masih dalam tahap penyususunan dan rasionalisasi. Adapaun informasi yang kami sampaikan sebelumnya adalah pada tahap perencanaan untuk pengalokasian setelah membaca rincian usulan yang disampaikan oleh OPD yang terkait langsung dengan pencegahan dan peananganan COVID-19.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *