SOSIALISASI PROGRAM PEKA PERDAMAIAN GUNA MENDUKUNG MUSRENBANG RKPD

Pada Prinsipnya Desain Program Peka Perdamaian Menggunakan kerangka multistakeholder dengan Pemerintah sebagai pemegang mandat serta menggunakan mekanisme-mekanisme yang telah dimiliki pemerintah untuk mendukung pembangunan dan perdamaian lokal. Peraturan Bupati No 25 Tahun 2018 tentang Program Peka Perdamaian guna Mendukung Musrenbang RKPD. Penyusunan Peraturan Bupati ini  untuk memberikan Penguatan Kapasitas Musrenbang berdasar regulasi di indonesia dengan mengadopsi kerangka pembangunan bernuansa damai. Dan Adopsi pembangunan bernuansa damai ke dalam proses musrenbang. Pembangunan Bernuansa Damai diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan daerah.  Perencanaan Pembangunan Peka Perdamaian disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Perencanaan Pembangunan Peka Perdamaian diselenggarakan berdasarkan Regulasi Asas Umum Pemerintahan Negara dengan Mengadopsi Kerangka Pembangunan bernuansa damai. Rapat Penyusunan dilaksanakan di ruang rapat BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Sula dengan menyampaikan draft yang telah disiapkan melalui paparan yang langsung ditanggapi oleh peserta rapat. Setelah disetujui draft oleh peserta selanjutnya disusun draft finalnya yang  terdiri dari  6  BAB dan  18  Pasal. Selanjutnya setelah draft ini disusun dan melalui tahapan-tahapan verifikasi oleh Bagian Hukum, verifikasi oleh Kepala Bappeda , perbaikan draft Peraturan Bupati, paraf koordinasi oleh Sekda, Assisten II, Kepala Bappeda dan Kabag Hukum, maka pada tanggal 24 September   2018  Draf Peraturan Bupati ini ditandatangani dengan nomor 25 Tahun 2018. Tentang Program Peka Perdamaian Guna Mendukung Musrenbang RKPD. 

Secara terinci dijelaskan substansi dari batang tubuh Peraturan Bupati tersebut antara lain :

 1.    BAB I           : Ketentuan Umum

 2.    BAB II          : Maksud dan Tujuan

 3.    BAB III        : Ruang Lingkup

 4.    BAB IV        : Musyawrah Rencana Pembangunan Peka Perdamaian

5.     BAB V         :  Pengendalian dan Evaluasi Pelaksana Rencana

6.     BAB VI        :  Data dan Informasi Pembangunan

 7.     BAB VII       :  Ketentuan Penutup

 

Koordinasi dengan Stakeholder Eksternal.

Stakeholder sebagai aktor dalam penentuan keberhasilan implementasi proyek perubahan memiliki peran yang sangat strategis baik untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Langkah awal yang dilakukan adalah pengumpulan dukungan oleh tim work dan reformer. Reformer lebih fokus untuk stakeholder kunci sementara tim work tersebar untuk stakeholder primer dan sekunder.  Tim Work dibekali dengan pemahaman tentang judul dan isi dari proyek perubahan untuk selanjutnya pada saat meminta dukungan dapat dijelaskan secara baik dan benar. Ketika seluruh Tim Work dapat berperan dengan maksimal maka fungsi koordinasi dan kolaborasi telah berhasil dilaksanakan oleh reformer.  Peran dari masing-masing stakeholder baik dari Kepala Desa, Kepala Pemerintah Kecamatan  dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sampai dengan Bupati dan Wakil.

 

Sosialisasi dan Of The Job Training Program Peka Perdamaian Pada Lokasi Pilot Projek

Kegiatan sosialisasi dan Of The Job Training yang dilaksanakan pada lokasi pilot projek di Desa Waibau ditujukan kepada masyarakat agar dapat memberikan penguatan kapasitas program peka perdamaian di dalam pelaksanaan Musrenbang Dusun dan Desa, Penyusunan  program dengan mencermati permasalahan yang ada di tingkat dusun dan desa yang kemudian di jadikan sebagai kebutuhan di dalam penyusunan program dan kegiatan, pada kegiatan ini mengundang  seluruh stakeholder yang ada di masyarakat, Pemerintah Kecamatan Sanana, Bappeda, Dinas DSPMD, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, BPD, Organisasi Kemasyarakatan, keterwakilan pemuda dan keterwakilan perempuan beserta badan usaha milik desa dan lain-lain.  

 

Finalisasi Arsip dan dokumen hasil Musrenbang Peka Perdamaian Tingkat Desa dan Dusun.

Hasil Rekapitulasi Sosialisasi dan Of Then Job Training Program Peka Perdamaian ke dalam Musrenbang Desa dan Dusun yang di tindak lanjuti dengan penandatangan berita acara, agar hasil dari pada musyawarah tersebut nantinya di teruskan ke musrenbang kecamatan dan Forum OPD sampai di tindak lanjuti tingkat Kabupaten untuk di masukan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah . dan ada juga beberapa kegiatan yang juga di tindak lanjuti dengan dana ADD,DD, APBD I, APBN dan DAK.

 

Sosialisasi Pembentukan Sekretariat Pusat Informasi Perencanaan Pembangunan (PIPP)

Pembentukan Pusat Informasi Perencanaan Pembangunan  dalam melaksanakan Sekretariat ini berdasarkan Peraturan Bupati No 25 Tahun 2018, dengan dasar tersebut di buatkan surat keputusan kepala bappeda dengan Pembentukan Tim Pusat Informasi perencanaan Pembangunan, dari Surat keputusan Tersebut Tugas Tim Pusat Informasi Perencanaan Pembangunan antaralain : 1.Menginformasikan Hasil Musrenbang Desa dan Kecamatan Melalui Kepala Desa dan Camat, 2. Menerima Laporan, keluhan dan Pengaduan dari masyarakat. 3. Mengkoordinasikan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kepada Organisasi Perangkat Daerah. 4.Mempublikasikan Data dan Informasi perencanaan pembangunan daerah yang di butuhkan oleh masyarakat dan pelaku pembangunan. 5. Membangun Hubungan Kerja sama dengan Stakeholder terkait di Kabupaten Kepulauan Sula.

 Menyediakan data dan informasi yang akurat tentang perencanaan pembangunan daerah, Kecamatan dan Desa, maka pada Bappeda dibentuk Sekretariat Pusat Informasi Perencanaan Pembangunan (PIPP). PIPP sebagaimana dimaksud mempunyai tugas :

    1. Menginformasikan Hasil Musrenbang Desa dan Kecamatan Melalui Kepala Desa dan Camat;
    2. Menerima laporan, keluhan dan pengaduan dari masyarakat;
    3. Mengkoordinasikan informasi dari masyarakat kepada Organisasi Perangkat Daerah;
    4. Mempublikasikan data dan informasi perencanaan daerah yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pelaku pembangunan;

Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Laporan sebagaimana dimaksud  harus disertai dengan data dan informasi yang akurat. Pemerintah Daerah menindaklanjuti laporan dari masyarakat berdasarkan pertimbangan Kepala Bappeda dan Kepala OPD. (Eby)