Posted By Diskominfo

Sanana, 09 Oktober 2018, Bupati Kepulauan Sula Hendrata Thes menghadiri Rapat Paripurna dalam Rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula yang digelar oleh DPRD Kabupaten Kepulauan Sula.

Hal ini Sesuai dengan amanat Undang_Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Pemerintahan Daerah berhak  mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas Otonomi Daerah dan tugas pembantuan yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing Daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam sambutannya Bupati Hendrata Thes mengatakan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan legal standing pelimpahan hak dan kewenangan yang seluas-luasnya kepada Pemerintah Daerah untuk mengambil langkah dan kebijakan yang stategis yang diharapkan mampu mendorong peningkatan gerak dan dinamika pembangunan serta kesejahteraan rakyat, untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula telah menyusun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dengan bertambahnya 3 OPD baru yakni, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dins Lingkungan Hidup, kebersihan, Pertamanan, dan Dinas Sosial, lanjut Bupati saya yakin dan percaya bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan Perangkat Daerah yang disahkan  sudah melewati semua proses pematangan yang terukur dan terkordinasikan guna  memenuhui harapan dan dinamika yang berkembang ditengah-tengah masyarakat, dimana OPD yang baru dibentuk telah memenuhui unsur Peraturan perundang-undangan, Bupati Hendrata Thes Menjelaskan misalnya salah satu OPD yang dibentuk adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah siap didukung dengan Rancana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) sebagai dokumen perencanaan dan acuan dalam merealisasikan program kepariwisataan kedepan,  rancangan Peraturan Daerah yang akan disahkan merupakan produk kebijakan yang dihasilkan oleh elaborasi ide baik oleh tim Legislatif / Badan Legislasi DPRD Sula.  Akhir sambutannya Bupati mengharapkan semua pihak untuk terus gencar mensukseskan seluruh program pembangunan di Negeri  Hai Sua Poa Bai yang kita cintai. (eby)(HkLMs)