SANANA, kominfo.com

Menghadapi kondisi bencana alam yang sering terjadi akir-akhir ini (di Palu dan Donggala), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Sula melakukan Rapat Koordinasi dengan semua Pimpinan SKPD dengan melibatkan Forum Kordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) di aula kantor Bupati Selasa (2/10).

Bupati Kepulauan Sula di awal sambutannya mengatakan disamping kesiapsiagaan dalam menghadapi kondisi bencana alam yang terjadi di beberapa daerah, Beliau juga mengingatkan bahwa di Kabupaten Kepulauan Sula khususnya Kota Sanana juga sementara menghadapi Perhitungan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wk Gubernur Maluku Utara, sehingga khususnya ASN diminta untuk menjaga nertralitas birokrasi dan jangan sampai terlibat dalam kegiatan poloitik praktis. Beliau juga mengingatkan kepada seluruh pimpinan SKPD agar jangan menjadikan kegiatan kantor hanya sebagai rutinitas tetapi harus berinovasi untuk terus meningkatkan kualitas dari waktu ke waktu dan harus cepat tanggap, jangan sampai sudah terjadi masalah baru “tiba masa tiba akal”. Di sela-sela sambutannya Bupati juga menginginkan agar secepatnya membentuk tim relawan atau mengumpulkan donasi anggaran dengan memperhatikan kondisi yang terjadi agar lebih berhati-hati sebelum turun di lapangan sehingga Beliau mengingatkan agar sebelum masuk tentunya kita harus berkomunikasi dengan BNPB di sulawesi tengah kemudian dengan pihak-pihak yang sudah ditunjuk langsung oleh pemerintah untuk menjadi pintu masuk kita disana.

Bupati Kepulauan Sula juga meminta beberapa SKPD untuk secepatnya menjelaskan ke masyarakat terkait kondisi saat ini yang membuat masyarakat  bingung khususnya di medsos. ini memberikan kebinguan-kebingungan yang harus diluruskan bahwa di sula ini tidak ada tsunami, tidak ada gempa dan yang ada itu berita hoax. Beliau mengatakan tadi pagi sudah diberitakan secara resmi bahwa itu tidak benar jadi perlu disosialisasikan dan diluruskan kepada masyarakat. Kita tahu bahwa kondisi itu bisa terjadi kapan saja tetapi tidak ada alat yang bisa menjelaskan kapan akan terjadi hal tersebut.

Menanggapi masalah bencana,Bupati Kepulauan Sula meminta BPBD secepatnya melakukan koordinasi dengan seluruh pihak-pihak terkait untuk menindaklanjuti kegiatan penanganan. jangan sampai rakyat menjadi korban ketika terjadi bencana, karena tidak tahu titik kumpul dimana, apa yang harus dilakukan, jalur evakuasi darimana  kemana  mereka tidak tau.Beliau meminta agar segera tindak lanjuti latihan penanganan penaggulangan bencana yang lalu dan harus berkelajutan jangan sampai stop ditempat. Bupati mengatakan bahwa kondisi yang ada saat ini adalah tanggung jawab kita, supaya bisa berjalan dengan lancar masyarakat  tau apa yang kita kerjakan dan dampaknya seperti apa. Bupati juga meminta kepada seluruh SKPD agar semua program kegiatan harus diasistensi bersama Kepala BAPPEDA sebelum ditetapkan oleh DPRD menjadi Perda dan dievaluasi kembali perencanaannya. Beliau juga  berharap Bagian Kesra secepatnya berkoordinasi untuk posko bencana dan kita akan mensosialisasikan supaya semua orang bisa terlibat dan  berkontribusi untuk membantu saudara-saudara yang ada di Palu dan Dongala sana.

Kepala BPBD Hi Misbah Wamnebo dalam sambutannya mengatakan bahwa sesuai pernyataan dari BMKG di Kabupaten Kepulauan Sula diapit oleh 2 jalur patahan titik rawan gempa yang tarhubung dari Obi, Bacan samapi sorong yang dikenal dengan “patahan Sorong” sehingga kita perlu mewaspadai. Untuk menghadapi bencana seperti di Palu BPBD Sula telah membentuk Tim relawan dan Tim Reaksi Cepat apabila terjadi bencana di Kabupaten Kepulauan Sula. Selama ini bencana yg terjadi di Sula hanya banjir, tetapi dengan adanya jalur titik gempa ini perlu diwaspadai sebelum terjadi bencana sehingga BPBD sudah berkoordinasi dengan Bagian kesra dan Dinas Sosial untuk membuka posko dan SetGab (Sekterariat Gabungan) dan bekerja sama semua lintas sektor sesuai arahan BNPB pusat sehingga jika terjadi bencana bisa di tangani bersama-sama dan lebih cepat penanganannya. Menghadapi bencana yang terjadi di Palu Dan Donggala BPBD kepulauan Sula melalui tim relawan membuka Posko Bantuan Peduli Gempa Tsunami Palu dan Donggala untuk nantinya di salurkan ke lokasi bencana.

Wakapolres Kabupaten Kepulauan Sula mengatakan dalam menangani penanggulangan bencana Polisi bekerja berdasarkan PERKAPOLRI NO 17 Tahun 2009. Dalam sambutannya Beliau menjelaskan secara rinci bagaimana manejemen penanggulangan bencana sesuai Perkapolri mulai dari tahap perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan sampai pada pengawasan dan pengendaliannya. Menurutnya perencanaan juga dibagi lagi perencanaan prabencana, sangat darurat dan pasca bencana jadi harus sinkron dan sinergis. Beliau juga menjelaskan rencana persiapan dan pelatihan penanggulangan bencana dengan menerapkan KPL yang langsung komandonya dari Polri dan pengendalian lapangan tapi  kalo BPBD menerbitkan KPL berarti komando pengendaliannya dibawah Bupati.

Beliau juga mengingatkan perlu ada Sosialisasi dalam rangka pencegahan dan pengurangan resiko bencana jadi betul-betul masyarakat harus paham bagaimana pencegahan sebelum terjadinya bencana, srategi penanggulangan bencana, dan pemberian peringatan dini yang kita miliki  seperti apa. ini harus jelas karena ini menyangkut keselamatan dan nyawa manusia. Kemudian tempat evakuasinya pengungsi dimana, penyiapan tenaga seperti apa yang sudah disiapkan seperti medis, relawan dan obat-obatannya. Harus diperhatikan ketika terjadi bencana tanda darurat, analisa situasi kondisi tetapkan saran-saran penanggulangan bencana menentukan taktik yang digunakan, melakukan rapat koordinasi, rencana pergeseran sumber daya menyediakan pos KPL dan Menyiapkan keamanan dan ketertiban menyusun rehabilitasi rekonstruksi demolisasi sumber daya yaitu menyusun antisipasi dampak bencana dan kejadian. Beliau juga mengingatkan perlu ada pelatihan penanggulangan bencana sampai pada tahap evakuasi,  dan pelatihan ini dibuat betul-betul di undang stakeholders, di undang relawan, RSUD, dengan simulasi yang betul-betul cakep sehingga masyarakat paham dan disosialisasikan jika terjadi itu gunanya meminimalisirkan korban.

Turut hadir Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula H. Ismail Kharie menjelaskan sosialisasi ke masyarakat menjadi hal yang sangat penting sehingga masyarakat bisa mengetahui ketika ada bencana apa yang harus dilakukan. Beliau juga mengingatkan agar secepatnya membentuk rambu-rambu evakuasi agar memudahkan masyarakat ketika terjadi bencana. Ketua DPRD menyampaikan bukan hanya Gempa tetapi bencana-bencana yang lain seperti kebakaran dll, Aparat seperti Damkar harus selalu siap jangan sampai kebakaran sdh 50% baru ada tindakan.

Wakil Bupati Kepulauan Sula dalam sambutannya meminta agar segera membantu saudara-saudara yang mengalami bencana dengan maksimal dengan melibatkan semua SKPD apalagi membawa nama Pemerintah Daerah. Kalo bantuan relawan tidak ada maka kita memaksimalkan dengan dana, bahan makanan, pakaian maupun obat-obatan. Beliau juga menghimbau  pembentukan relawan sampai di tingkat desa untuk penyuluhan dengan memperhatikan rambu-rambu evakuasi dan dalam menanggulangi bencana bisa menggunakan Dana Desa.

Sementara dari Kejaksaan mengusulkan untuk jangka panjang agar ada tempat pendaratan Helikopter sementara jangka pendek agar segera buat sosialisasi yang harus dikuti dengan tindakan dengan memperhatikan fasilitas dan tempat-tempat yang akan dijadikan posko yang aman dari bencana. (ChM)